Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

on 09 Maret 2021.

on 09 Maret 2021.

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARAIATAN

PEDOMAN ADM

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI.

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PEDOMAN KEUANGAN

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN.

1. Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.

6. PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.

7. PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

PEDOMAN KEPEGAWAIAN

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN.

1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

2. Surat Sekma Nomor 149-1_2014 Tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama.

3. PP No.34 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Gaji PNS.

4. Undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

5. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

6. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 V.7-3 99 Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

7. SK Kabawas Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

PEDOMAN LAINNYA

PEDOMAN LAINNYA.

1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.

4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.